Tugas Perekonomian Indonesia
Nama : Isti Larasati
NPM : 24213563
Kelas : 1EB25
Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut di berhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan SBY dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus bank century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus bank century ini.
Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6 - 6,5 persen pada 2011. Dengan demikian, prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.
Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV - 2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010. Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang negara. Masalah-masalah besar lain pun masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makro ekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Sasaran Pembangunan Ekonomi pada Periode ini
Presiden Susilo Bambang Yudhyono mengajak para pimpinan daerah menetapkan sasaran pencapaian pembangunan yang realistis di daerah masing-masing. percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat". Presiden juga meminta para kepala daerah untuk mengintegrasikan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah disusun pemerintah bersama dunia usaha dengan keseluruhan rencana pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah.
SBY menyambut baik niat para pimpinan daerah menggunakan semaksimal mungkin anggaran daerahnya untuk meningkatkan pembangunan. Tapi, SBY minta pimpinan daerah memastikan, ketika melaksanakan proyek ekonomi tertentu maka hasil pembangunan itu langsung mengakibatkan pertumbuhan, mengurangi pengangguran dan kemiskinan dan tetap tidak merusak lingkungan. "Itulah empat sasaran yang jadi sasaran pembangunan ekonomi kita. Pro pertumbuhan, pro penciptaan lapangan kerja, pro pengurangan kemiskinan dan pro kelestarian lingkungan.
Prioritas pembangunan indonesia
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Djoko Udjianto mengatakan, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada RAPBN tahun 2014, DPR dan Pemerintah telah menyepakati 11 prioritas nasional.
- Prioritas pertama adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akan diarahkan untuk memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum, transparan serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di pusat dan di daerah.
- Prioritas kedua, pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju kesejehteraan rakyat, kemandirian, keluruhan budi pekerti, karakter bangsa yang kuat, serta kewirausahaan.
- Prioritas ketiga, kesehatan, melalui pendekatan preventif terpadu, tidak hanya kuratif."Sehingga secara keseluruhan dan dapat meningkatkan angka harapan hidup dan pencapaian keseluruhan sasaran millinnium development goal (MDGs) tahun 2015,"
- Prioritas keempat, penanggulangan kemiskinan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan yang pro-rakyat, peningkatan kualitas dan dan perlusan kebijakan afirmatif untuk penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di daerah.
- Prioritas kelima, ketahanan pangan yang diarahkan untuk meningkatkan penyediaan bahan pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri terutama padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan ikan. Lalu, meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, serta perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan.
- Prioritas keenam, infrastruktur dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan sarana dan prasana infrastruktur sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), mendukung peningkatan daya saing sektor riill dan meningkatkan Kerja sama Pemerintah dan Swasta (KPS), dalam penyediaan infrastruktur.
- Prioritas ketujuh, iklim investasi dan iklim usaha melalui perbaikan kapasitas hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta kebijakan ketenagakerjaan.
- Prioritas kedelapan, pembangunan ketahanan energi dan kemandirian energi diarahkan untuk mencapai bauran energi yang dapat menjamin kelangsungan pasokan energi di seluruh wilayah Indonesia, penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT), efisiensi konsumsi dan penghematan energi serta meningkatkan produksi dan pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis.
- Prioritas kesembilan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana ditekankan pada upaya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan serta meningkatkan daya dukung lingkungan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan dengan disertai upaya pengelolaan risiko bencana dan dampak perubahan iklim global.
- Prioritas kesepuluh, daerah tertinggal, terdepan, terluar,dan pasca konflik dimaksudkan untuk menurunkan tingkat kesenjangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan masih tingginya jumlah kabupaten tertinggal serta masih beragamnya permasalahan keterisolasian daerah perbatasan, pulau terluar, terpencil, dan pesisir serta pecepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.
- Prioritas kesebelas, kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, dimaksudkan dalam rangka pengembangan dan perlindungan kebhinnekaan budaya, karya seni, serta untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sedangkan tiga prioritas nasional lainnya adalah :
- prioritas bidang politik, hukum dan keamanan, yang diarahkan untuk memantapkan kondisi aman dan damai, pencegahan tindak terorisme melalui upaya deradikalisasi yang antara lain dilakukan dengan kegiatan pengembangan nilai-nilai kebangsaan, pendayagunaan industri pertahanan nasional dan peningkatan perlindungan WNI/BHI, penguatan kelembagaan pemberantasan korupsi, pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor, pengembalian aset, peningkatan kepastian hukum dan perlindungan HAM, serta peningkatan peran RI dalam mewujudkan perdamaian dunia.
- prioritas bidang perekonomian dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan industri manufaktur, peningkatan kerja sama ekonomi internasional, pelayanan bagi tenaga kerja Indonesia serta peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil, mikro dan menengah.
- prioritas bidang kesejahteraan, dimaksudkan untuk pembangunan bidang kepariwisataan, agama, kepemudaan, olahraga, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Tiga Sektor Ditargetkan Jadi Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah menargetkan kedepan sektor manufaktur, sektor perdagangan dan hotel, serta sektor transportasi dan komunikasi akan menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan tumbuh dikisaran 4 persen - 4,5 persen, dengan ini akan memacu pertumbuhan ekspor pada kisaran 11,7 persen - 12,1 persen meningkat dari tahun ini yang diperkirakan hanya 9,9 persen. Dengan pemulihan global ini, sambungnya, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan sebesar 6,8 persen - 7,2 persen akan di topang oleh 3 sektor utama yaitu sektor manufaktur, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor transportasi dan komunikasi.
Hasil pembangunan perekonomian
Menurut BPS, pertumbuhan terjadi pada semua sektor ekonomi,
tertinggi pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,19 persen. Adapun
sektor dengan pertumbuhan terendah adalah pertambangan dan penggalian sebesar
1,34 persen. “Produk domestik bruto tanpa migas tahun lalu tumbuh 6,25 persen,”
demikian keterangan tertulis BPS Menurut BPS, PDB Indonesia pada 2013 atas
dasar harga berlaku mencapai Rp 9.084 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga
konstan Rp 2.770 triliun. Per triwulan, PDB Indonesia pada kuartal IV 2013
turun 1,42 persen dibandingkan kuartal III 2013. Namun, jika dibandingkan
kuartal IV 2012, PDB pada kuartal IV 2013 naik 5,72 persen. Selanjutnya
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 dari sisi pengeluaran, yakni komponen
ekspor barang dan jasa, naik sebesar 5,3 persen. Konsumsi rumah tangga naik
5,28 persen, konsumsi pemerintah naik 4,87 persen, serta pembentukan modal
tetap bruto naik 4,71 persen. Adapun komponen impor mengalami pertumbuhan 1,21
persen.
Menteri Keuangan optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada
tahun 2014 dapat mencapai 6,3 persen hingga 6,8 persen, walaupun pada tahun
2013 ini kondisi perekonomian masih belum pulih dari krisis dunia. “Pertumbuhan
ekonomi dunia itu diperkirakan masih pada kisaran 3,5 persen. Kita meyakini
kalau petumbuhan ekonomi dunia di bawah 4 persen, itu menunjukkan bahwa secara
umum dunia ini masih krisis,” Menkeu
menambahkan, ekonomi Indonesia pada tahun depan akan terbantu oleh adanya
Pemilihan Umum (Pemilu) yang juga akan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan
ekonomi pada tahun 2014. "Pada 2014 kita akan terbantu antara lain
karena adanya Pemilu, biasanya menjadi satu pendukung bagi pertumbuhan ekonomi.
Jadi ini semua sudah diperhitungkan dan kita pastikan masih ada
pada kisaran yang kami sebutkan tadi," pungkas Menkeu.
Secara umum kondisi perekonomia Indonesia baik dan kuat. Ini terlihat dari berbagai
tanggapan pada pertemuan di G20, APEC, ASEAN, bahkan di East Asia Summit. Mereka Memberikan apresiasi dan
tetap confidence terhadap kondisi Indonesia," katanya. Hal tersebut juga
terlihat saat pemerintah mengeluarkan sukuk global. "Meski kita masih
belum masuk ke investment grade, tapi kita bias mendapatkan yang lebih baik
dibandingkan negara-negara yang investment grade," ucapnya. Oleh sebab itu, Menkeu menilai melemahnya
nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini bukan disebabkan oleh faktor internal
perekonomian
Indonesia. "Tapi merupakan dampak dari perkembangan kondisi perekonomian global," jelasnya. Meski demikian, Menkeu mengakui bahwa perkembangan kondisi perekonomian dunia yang melambat tentu berpengaruh dan memberikan sentimen. "Kondisi
pasar tak terhindar dari tekanan akibat adanya perkembangan seperti proses rekapitalisasi krisis dan bailout di Eropa memberikan sentimen negatif terhadap pasar, dan juga keluarnya indikator-indikator ekonomi itu kan tentu bias berpengaruh," urai Menkeu. Terkait penerimaan dan belanja negara, Menkeu menjelaskan, secara persentase lebih baik jika dibandingkan dengan tahun lalu. "Namun harus kita akui ada komponen yang menyolok, yaitu dari pengeluaran yang non K/L, karena ada cost subsidi yang jumlahnya juga cukup besar," jelasnya.
Indonesia. "Tapi merupakan dampak dari perkembangan kondisi perekonomian global," jelasnya. Meski demikian, Menkeu mengakui bahwa perkembangan kondisi perekonomian dunia yang melambat tentu berpengaruh dan memberikan sentimen. "Kondisi
pasar tak terhindar dari tekanan akibat adanya perkembangan seperti proses rekapitalisasi krisis dan bailout di Eropa memberikan sentimen negatif terhadap pasar, dan juga keluarnya indikator-indikator ekonomi itu kan tentu bias berpengaruh," urai Menkeu. Terkait penerimaan dan belanja negara, Menkeu menjelaskan, secara persentase lebih baik jika dibandingkan dengan tahun lalu. "Namun harus kita akui ada komponen yang menyolok, yaitu dari pengeluaran yang non K/L, karena ada cost subsidi yang jumlahnya juga cukup besar," jelasnya.
Kabinet Indonesia Bersatu merupakan kabinet pemerintahan Indonesia yang dibagi menjadi Kabinet Indonesia Bersatu jilid I dan II. Kabinet Indonesia Bersatu jilid I yaitu merupakan bentuk pemerintahan yang ke enam yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla pada masa (2004 – 2009) dan presiden yang pertama kalinya dipilih melalui sistem pemilihan umum langsung di Indonesia, sedangkan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan wakil presiden Dr. Boediono yang merupakan bentuk pemerintahan yang ke tujuh pada masa (2009-2014). Kabinet Indonesia Bersatu jilid I ini dibentuk pada tanggal 21 Oktober 2004 dan berakhir pada tahun 2009 menggantikan kabinet gotong royong yang dipimpin Megawati dan Hamzah Haz pada 5 Desember 2005.
Dengan sistem kebijakan pemerintah SBY saat ini, rakyat Indonesia dipaksa menanggung beban utang para bankir yang sudah kaya lewat beragam penyunatan subsidi seperti pendidikan (BHP) dan kesehatan. Moral bangsa kita sudah tidak ada lagi, baik rakyat yang berada di posisi atas menegah ataupun yang bawah. Sekarang jaman Indonesia Bersatu jilid II kita tidak bisa langsung mengetahui bagaimana kinerja pemerintah yang sekarang karena mereka baru menjabat 2 tahun. Masih ada 2 tahun lagi untuk memperbaiki kedepannya. Tapi melihat kondisi perekonomian Indonesia yang sekarang ini sulit rasanya menstabilkan ekonomi seperti pada zaman pemerintahan pembangunan pada masa Presiden Soeharto dulu. Banyak sekali masalah penting di zaman pemerintah jilid I dan II yang hilang begitu saja tanpa tau akhir inti dan akar kemana permasalahan itu berawal. Pemerintaan Indonesia jilid I maupun jilid II bagaimanapun kebijakan menteri dan lain sebagainya. Kita sebagai masyarakat hanya mengharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang saat ini masih tidak ada perkembangannya. Dari berbagai kasus yang kita ketahui tentang perekonomian di Indonesia sejak orde lama hingga sekarang, dapat di simpulkan bahwa keadaan ekonomi negara kita mengalami jatuh bangun. Negara kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat di katakan berhasil adalah ketika pemerintahan Soeharto pada masa orde lama. Akan tetapi lambat laun, perekonomian bangsa kita mengalami gejolak, hal ini dapat dilihat dari :
• Kemiskinan di negara kita semakin meningkat.
• Pengangguran yang semakin meningkat karena lapangan pekerjaan lebih sedikit di bandingkan dengan angkatan kerja.
• Masih ada anak-anak yang tidak bisa merasakan pendidikan.
• Semakin meningkatnya para koruptor yang bebas.
• Maih memiliki hutang ke luar negeri
Kebijakan kontroversial pertama Presiden SBY adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.
Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing yang salahsatunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Pada pertengahan bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran.
Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak kondisi dalam negeri masih kurang kondusif. Perekonomian Indonesia Pada pemerintahan SBY perekonomian Indonesia, menurut pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latief Adam, kinerja pemerintah di bidang ekonomi sepanjang satu tahun terakhir tidak mengalami kemajuan. Ia menilai pemerintah masih bangga dengan pencapaian-pencapaian bersifat teori yang ditulis dalam RAPBN 2011. Padahal menurutnya yang terpenting adalah realisasi target pencapaian yang dapat dilihat dari berkurangnya angka pengangguran dan angka kemiskinan yang ternyata belum berhasil dilakukan pemerintah hingga sekarang.
Penganguran dan kemiskinan yang dari dahulu tidak pernah terselesaikan masalahnya, seharusnya pemerintah harus lebih berkerja keras untuk masalah-masalah rakyat tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin antara meningkatnya penerimaan upah riil harian buruh tani, menurunnya rata-rata harga beras nasional serta stabilnya inflasi. Penurunan kemiskinan juga dipengaruhi oleh program pemerintah yaitu penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk keluarga miskin. Juga adanya program seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Referensi :
http://marsellinenaibaho.blogspot.com/2011/02/bagaimana-kondisi-perekonomian_23.html
http://yuwanda-futsal.blogspot.com/2012/03/perkembangan-perekonomian-indonesia.html
http://articlesawan.blogspot.com/2011/05/perekonomian-indonesia-pada.html
http://blogbelajar-pintar.blogspot.com/2014/01/makna-dan-ciri-utama-ekonomi-negara-kita.html http://linabr3.blogspot.com/2012/07/kondisi-perekonomian-indonesia-pada_09.html
http://www.rmol.co/read/2011/04/28/25529/SBY-Tegaskan-Empat-Sasaran-Pembangunan-Ekonomi-
http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2014/02/140205_indonesianeconomy_bisnis.shtml
