SISTEM EKONOMI

Nama    : Isti Larasati

Kelas     : 2EB24

NPM      : 24213563

SISTEM EKONOMI

Permasalahan ekonomi yang sering muncul di masyarakat menyangkut tiga masalah pokok yaitu barang/jasa apa yang akan diproduksi (what), bagaimana cara memproduksinya (how), dan untuk siapa barang/jasa tersebut (for whom). Di dalam mengatasi masalah tersebut diperlukan cara tertentu untuk menjalankan perekonomian negara. Cara tersebut dinamakan sistem ekonomi. Apa sih sistem ekonomi tersebut? Oke,saya akan membahas lengkap tentang sistem ekonomi lengkap beserta macam-macam, fungsi, dan kriteria sistem ekonomi. Semoga bermanfaat.

A. Pengertian Sistem Ekonomi

Yang dimaksud sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan.

Menurut Gilarso (1992:486) sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat (para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya) sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari.

Sedangan McEachern berpendapat bahwa sistem ekonomi dapat diartikan sebagai seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi (what, how, dan for whom).

B. Macam-macam Sistem Ekonomi

Ada berbagai macam sistem ekonomi di dunia ini yang saling berbeda satu sama lain. Tumbulnya berbagai macam sistem ekonomi yang berbeda tersebt dalam suatu negara disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

• Ada tidaknya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi.
• Sistem pemerintahan yang dianut suatu negara.
• Kepemilikan negara terhadap faktor-faktor produksi.
• Sumber daya yang ada dalam suatu negara, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki.

Dari ke-empat faktor tersebut, timbul lah berbagai macam sistem ekonomi, diantaranya:

1. Sistem Ekonomi Tradisional
   Sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem ekonomi di mana organisasi kehidupan ekonomi dijalankan menurut kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun dengan mengandalkan faktor produksi apa adanya.
• Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional
• Belum adanya pembagian kerja yang jelas.
• Ketergantungan pada sektor pertanian/agraris.
• Ikatan tradisi bersifat kekeluargaan sehingga kurang dinamis.
• Teknologi produksi sederhana.

• Kebaikan sistem ekonomi tradisonal
• Menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
• Pertukaran secara barter dilandasi rasa kejujuran daripada mencari keuntungan.

• Keburukan sistem ekonomi tradisional
• Pola pikir masyarakat secara umum yang masih statis.
• Hasil produksi terbatas sebab hanya menggantungkan faktor produksi alam dan tenaga kerja secara apa adanya.

2. Sistem Ekonomi Terpusat/Komando (Sosialis)
   Sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memegang peranan paling penting atau dominan dalam pengaturan kegiatan ekonomi. Dominasi dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem ini antara lain : Rusia, RRC, dan negara-negara Eropa Timur (bekas negara Uni Soviet).
• Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat
• Kegiatan perekonomian dari produksi, distribusi, dan konsumsi serta harga ditetapkan pemerintah dengan peraturan negara.
• Hak milik perorangan atau swasta tidak diakui, sehingga kebebasan individu dalam berusaha tidak ada.
• Alat-alat produksi dikuasai oleh negara.

• Kebaikan sistem ekonomi terpusat
• Pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian.
• Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi.
• Kemakmuran masyarakat merata.
• Perencanaan pembangunan lebih cepat direalisasikan.

• Keburukan sistem ekonomi terpusat
• Adanya pemasungan daya kreasi masyarakat sehingga hampir semua inisiatif, inovasi diprakarsai oleh pemerintah.
• Adanya pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah.
• Anggota masyarakat tidak dijamin untuk memilih dan menentukan jenis pekerjaan serta memilih barang konsumsi yang dikehendaki.
• Pemerintah bersifat paternalistis, artinya apa yang telah diatur/ditetapkan oleh pemerintah adalah benar dan harus dipatuhi.

3. Sistem Ekonomi Liberal (Kapitalis)
   Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah. Suatu kondisi di mana pemerintah benar-benar lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam istilah ekonomi disebut laissez-faire.
   
   Negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belgia, Irlandia, Swiss, Kanada, dan Indonesia yang pernah menganut sistem ekonomi liberal pada tahun 1950-an.
• Ciri-ciri sistem ekonomi liberal
• Diakuinya kebebasan pihak swasta/masyarakat untuk melakukan tindakantindakan ekonomi.
• Diakuinya kebebasan memiliki barang modal (barang kapital).
• Dalam melakukan tindakan ekonomi dilandasi semangat untuk mencari keuntungan sendiri.

• Kebaikan sistem ekonomi liberal
• Adanya persaingan sehingga mendorong kemajuan usaha.
• Campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi kecil sehingga mendorong kesempatan lebih luas bagi pihak swasta.
• Produksi didasarkan pada permintaan pasar atau kebutuhan masyarakat.
• Pengakuan hak milik oleh negara mendorong semangat usaha masyarakat.

• Keburukan sistem ekonomi liberal
• Adanya praktik persaingan tidak sehat, yaitu penindasan pihak yang lemah.
• Persaingan tidak sehat dapat menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat.
• Timbulnya praktik yang tidak jujur yang didasari mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga kepentingan umum dikesampingkan.

4. Sistem Ekonomi Campuran
   Sistem ekonomi campuran yaitu suatu sistem ekonomi di mana di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi, tetapi disisi lain pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian yang bertujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.
• Ciri-ciri sistem ekonomi campuran
• Adanya pembatasan pihak swasta oleh negara pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
• Mekanisme kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar adalah campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonomi.
• Hak milik perorangan diakui tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan umum.

• Kebaikan sistem ekonomi campuran
• Sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masayarakat.
• Hak individu/swasta diakui dengan jelas.
• Harga lebih mudah untuk dikendalikan.

• Keburukan sistem ekonomi campuran
• Peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta.
• Timbulnya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam pemerintah karena banyak sektor-sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah sedangkan sedikit sekali pengawasannya.

5. Sistem Ekonomi Pancasila
   Sistem ekonomi yang dianut negara Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah salah satu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yang di dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.
   
   Ciri pokok sistem ekonomi Pancasila terdapat pada UUD 1945 Pasal 33, dan GBHN Bab III B No.14. Berikut ini ciri-ciri pokok sistem ekonomi Pancasila.
• Pasal 33 Setelah Amandemen 2002
• Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
• Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
• Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
• Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

• GBHN Bab III B No. 14
  Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya maka pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha; sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan yang nyata.

C. Fungsi Sistem Ekonomi

Dari berbagi sistem ekonomi yang ada di dunia ini mempunyai fungsi dalam perekonomian, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Menyediakan perangsang untuk berproduksi.
2. Menyediakan cara/metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian.
3. Menyediakan mekanisme tertentu agar pembagian hasil produksi di antara anggota masyarakat dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

D. Kriteria Sistem Ekonomi

Setiap negara pasti mendambakan pertumbuhan ekonomi yang baik dan stabil. Agar cita-cita tersebut dapat terwujud terdapat kriteria-kriteria yang dimiliki apabila suatu sistem ekonomi dapat dikatakan relatif baik adalah sebagai berikut.

1. Apakah sistem ekonomi yang bersangkutan memberikan kemungkinan untuk mencapai standar kehidupan yang tinggi?
2. Apakah memungkinkan bagi suatu pertumbuhan ekonomi yang stabil?
3. Apakah sistem ekonomi tersebut menghormati kebebasan ekonomi para individu secara wajar?
4. Apakah sistem perekonomian tersebut memberikan kepastian ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat?
5. Apakah sistem ekonomi tersebut menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang sesuai dengan kebutuhan para konsumen?

Apakah sistem ekonomi tersebut menunjukan adanya pembagian pendapatan yang memadai?

Sistem Perekonomian Indonesia

Setiap negara menganut sistem ekonomi yang berbeda-beda terutama Indonesia dan Amerika serikat , dua negara ini pun menganut sistem ekonomi yang berbeda. Awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, yang mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis.

Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Namun sistem ekonomi ini hanya bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. Berikut sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia dari masa Orede Baru hingga sekarang :

Sistem Ekonomi Demokrasi

Sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Ciri-ciri positif pada sistem ekonomi demokrasi :

1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
2. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
3. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
4. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
5. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
6. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
7. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Ciri-ciri negatif pada sistem ekonomi demokrasi :

1. Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional.
2. Sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
3. Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Sistem Ekonomi Kerakyatan

Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini berlaku sejak tahun 1998. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakatlah yang memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah yang menciptakan iklim yang bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Ciri-ciri sistem ekonomi ini adalah :

1. Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.
2. Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.
3. Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.
5. Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat

Sistem Ekonomi Indonesia :

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 setelah amandemen

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

Referensi : http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2014/02/sistem-ekonomi-di-indonesia.html
http://www.zonasiswa.com/2014/07/sistem-ekonomi-pengertian-macam-fungsi.html

KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN SBY

Tugas Perekonomian Indonesia
Nama : Isti Larasati
NPM : 24213563
Kelas : 1EB25



Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut di berhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan SBY dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus bank century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus bank century ini.
Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6 - 6,5 persen pada 2011. Dengan demikian, prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.
Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV - 2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010. Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang negara. Masalah-masalah besar lain pun masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makro ekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. 

Sasaran Pembangunan Ekonomi pada Periode ini 
 
Presiden Susilo Bambang Yudhyono mengajak para pimpinan daerah menetapkan sasaran pencapaian pembangunan yang realistis di daerah masing-masing. percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat". Presiden juga meminta para kepala daerah untuk mengintegrasikan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah disusun pemerintah bersama dunia usaha dengan keseluruhan rencana pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah.
SBY menyambut baik niat para pimpinan daerah menggunakan semaksimal mungkin anggaran daerahnya untuk meningkatkan pembangunan. Tapi, SBY minta pimpinan daerah memastikan, ketika melaksanakan proyek ekonomi tertentu maka hasil pembangunan itu langsung mengakibatkan pertumbuhan, mengurangi pengangguran dan kemiskinan dan tetap tidak merusak lingkungan. "Itulah empat sasaran yang jadi sasaran pembangunan ekonomi kita. Pro pertumbuhan, pro penciptaan lapangan kerja, pro pengurangan kemiskinan dan pro kelestarian lingkungan.

Prioritas pembangunan indonesia 





Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Djoko Udjianto mengatakan, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada RAPBN tahun 2014, DPR dan Pemerintah telah menyepakati 11 prioritas nasional. 

1. Prioritas pertama adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akan diarahkan untuk memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum, transparan serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di pusat dan di daerah. 
2. Prioritas kedua, pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju kesejehteraan rakyat, kemandirian, keluruhan budi pekerti, karakter bangsa yang kuat, serta kewirausahaan. 
3. Prioritas ketiga, kesehatan, melalui pendekatan preventif terpadu, tidak hanya kuratif."Sehingga secara keseluruhan dan dapat meningkatkan angka harapan hidup dan pencapaian keseluruhan sasaran millinnium development goal (MDGs) tahun 2015," 
4. Prioritas keempat, penanggulangan kemiskinan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan yang pro-rakyat, peningkatan kualitas dan dan perlusan kebijakan afirmatif untuk penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di daerah.
5. Prioritas kelima, ketahanan pangan yang diarahkan untuk meningkatkan penyediaan bahan pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri terutama padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan ikan. Lalu, meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, serta perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan. 
6. Prioritas keenam, infrastruktur dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan sarana dan prasana infrastruktur sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), mendukung peningkatan daya saing sektor riill dan meningkatkan Kerja sama Pemerintah dan Swasta (KPS), dalam penyediaan infrastruktur. 
7. Prioritas ketujuh, iklim investasi dan iklim usaha melalui perbaikan kapasitas hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta kebijakan ketenagakerjaan. 
8. Prioritas kedelapan, pembangunan ketahanan energi dan kemandirian energi diarahkan untuk mencapai bauran energi yang dapat menjamin kelangsungan pasokan energi di seluruh wilayah Indonesia, penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT), efisiensi konsumsi dan penghematan energi serta meningkatkan produksi dan pemanfaatan energi yang bersih dan ekonomis. 
9. Prioritas kesembilan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana ditekankan pada upaya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan serta meningkatkan daya dukung lingkungan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan dengan disertai upaya pengelolaan risiko bencana dan dampak perubahan iklim global. 
10. Prioritas kesepuluh, daerah tertinggal, terdepan, terluar,dan pasca konflik  dimaksudkan untuk menurunkan tingkat kesenjangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan masih tingginya jumlah kabupaten tertinggal serta masih beragamnya permasalahan keterisolasian daerah perbatasan, pulau terluar, terpencil, dan pesisir serta pecepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. 
11. Prioritas kesebelas, kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, dimaksudkan dalam rangka  pengembangan dan perlindungan kebhinnekaan budaya, karya seni, serta untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan tiga prioritas nasional lainnya adalah :

1. prioritas bidang politik, hukum dan keamanan, yang diarahkan untuk memantapkan kondisi aman dan damai, pencegahan tindak terorisme melalui upaya deradikalisasi yang antara lain dilakukan dengan kegiatan pengembangan nilai-nilai kebangsaan, pendayagunaan industri pertahanan nasional dan peningkatan perlindungan WNI/BHI, penguatan kelembagaan pemberantasan korupsi, pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor, pengembalian aset, peningkatan kepastian hukum dan perlindungan HAM, serta peningkatan peran RI dalam mewujudkan perdamaian dunia. 
2. prioritas bidang perekonomian dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan industri manufaktur, peningkatan kerja sama ekonomi internasional, pelayanan bagi tenaga kerja Indonesia serta peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil, mikro dan menengah.
3. prioritas bidang kesejahteraan, dimaksudkan untuk pembangunan bidang kepariwisataan, agama,  kepemudaan, olahraga, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tiga Sektor Ditargetkan Jadi Pertumbuhan Ekonomi 

      Pemerintah menargetkan kedepan sektor manufaktur, sektor perdagangan dan hotel, serta sektor transportasi dan komunikasi akan menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan tumbuh dikisaran 4 persen - 4,5 persen,  dengan ini akan memacu pertumbuhan ekspor pada kisaran 11,7 persen - 12,1 persen meningkat dari tahun ini yang diperkirakan hanya 9,9 persen. Dengan pemulihan global ini, sambungnya, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan sebesar 6,8 persen - 7,2 persen akan di topang oleh 3 sektor utama yaitu sektor manufaktur, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor transportasi dan komunikasi.

Hasil pembangunan perekonomian

            Menurut BPS, pertumbuhan terjadi pada semua sektor ekonomi, tertinggi pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,19 persen. Adapun sektor dengan pertumbuhan terendah adalah pertambangan dan penggalian sebesar 1,34 persen. “Produk domestik bruto tanpa migas tahun lalu tumbuh 6,25 persen,” demikian keterangan tertulis BPS Menurut BPS, PDB Indonesia pada 2013 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 9.084 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan Rp 2.770 triliun. Per triwulan, PDB Indonesia pada kuartal IV 2013 turun 1,42 persen dibandingkan kuartal III 2013. Namun, jika dibandingkan kuartal IV 2012, PDB pada kuartal IV 2013 naik 5,72 persen. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 dari sisi pengeluaran, yakni komponen ekspor barang dan jasa, naik sebesar 5,3 persen. Konsumsi rumah tangga naik 5,28 persen, konsumsi pemerintah naik 4,87 persen, serta pembentukan modal tetap bruto naik 4,71 persen. Adapun komponen impor mengalami pertumbuhan 1,21 persen.

            Menteri Keuangan  optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 dapat mencapai 6,3 persen hingga 6,8 persen, walaupun pada tahun 2013 ini kondisi perekonomian masih belum pulih dari krisis dunia. “Pertumbuhan ekonomi dunia itu diperkirakan masih pada kisaran 3,5 persen. Kita meyakini kalau petumbuhan ekonomi dunia di bawah 4 persen, itu menunjukkan bahwa secara umum dunia ini masih krisis,”  Menkeu menambahkan, ekonomi Indonesia pada tahun depan akan terbantu oleh adanya Pemilihan Umum (Pemilu) yang juga akan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014. "Pada 2014 kita akan terbantu antara lain karena adanya Pemilu, biasanya menjadi satu pendukung bagi pertumbuhan ekonomi. Jadi ini semua sudah diperhitungkan dan kita pastikan masih ada pada kisaran yang kami sebutkan tadi," pungkas Menkeu.

            Secara umum kondisi perekonomia Indonesia baik dan kuat. Ini terlihat dari berbagai tanggapan pada pertemuan di G20, APEC, ASEAN, bahkan di East Asia Summit. Mereka Memberikan apresiasi dan tetap confidence terhadap kondisi Indonesia," katanya. Hal tersebut juga terlihat saat pemerintah mengeluarkan sukuk global. "Meski kita masih belum masuk ke investment grade, tapi kita bias mendapatkan yang lebih baik dibandingkan negara-negara yang investment grade," ucapnya. Oleh sebab itu, Menkeu menilai melemahnya nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini bukan disebabkan oleh faktor internal perekonomian
            Indonesia. "Tapi merupakan dampak dari perkembangan kondisi perekonomian global," jelasnya. Meski demikian, Menkeu mengakui bahwa perkembangan kondisi perekonomian dunia yang melambat tentu berpengaruh dan memberikan sentimen. "Kondisi
pasar tak terhindar dari tekanan akibat adanya perkembangan seperti proses rekapitalisasi krisis dan bailout di Eropa memberikan sentimen negatif terhadap pasar, dan juga keluarnya indikator-indikator ekonomi itu kan tentu bias berpengaruh," urai Menkeu. Terkait penerimaan dan belanja negara, Menkeu menjelaskan, secara persentase lebih baik jika dibandingkan dengan tahun lalu. "Namun harus kita akui ada komponen yang menyolok, yaitu dari pengeluaran yang non K/L, karena ada cost subsidi yang jumlahnya juga cukup besar," jelasnya.

 

 

Kesimpulan : Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan. Namun apa yang telah dicapai selama ini merupakan hasil dari visi dan perencanaan pemerintahan SBY. Dapat dibayangkan hal-hal lain yang akan terjadi dalam pemerintahan yang akan berjalan untuk beberapa tahun ke depan lagi.
Kabinet Indonesia Bersatu merupakan kabinet pemerintahan Indonesia yang dibagi menjadi Kabinet Indonesia Bersatu jilid I dan II. Kabinet Indonesia Bersatu jilid I yaitu merupakan bentuk pemerintahan yang ke enam yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla pada masa (2004 – 2009) dan presiden yang pertama kalinya dipilih melalui sistem pemilihan umum langsung di Indonesia, sedangkan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan wakil presiden Dr. Boediono yang merupakan bentuk pemerintahan yang ke tujuh pada masa (2009-2014). Kabinet Indonesia Bersatu jilid I ini dibentuk pada tanggal 21 Oktober 2004 dan berakhir pada tahun 2009 menggantikan kabinet gotong royong yang dipimpin Megawati dan Hamzah Haz pada 5 Desember 2005.
Dengan sistem kebijakan pemerintah SBY saat ini, rakyat Indonesia dipaksa menanggung beban utang para bankir yang sudah kaya lewat beragam penyunatan subsidi seperti pendidikan (BHP) dan kesehatan. Moral bangsa kita sudah tidak ada lagi, baik rakyat yang berada di posisi atas menegah ataupun yang bawah. Sekarang jaman Indonesia Bersatu jilid II kita tidak bisa langsung mengetahui bagaimana kinerja pemerintah yang sekarang karena mereka baru menjabat 2 tahun. Masih ada 2 tahun lagi untuk memperbaiki kedepannya. Tapi melihat kondisi perekonomian Indonesia yang sekarang ini sulit rasanya menstabilkan ekonomi seperti pada zaman pemerintahan pembangunan pada masa Presiden Soeharto dulu. Banyak sekali masalah penting di zaman pemerintah jilid I dan II yang hilang begitu saja tanpa tau akhir inti dan akar kemana permasalahan itu berawal. Pemerintaan Indonesia jilid I maupun jilid II bagaimanapun kebijakan menteri dan lain sebagainya. Kita sebagai masyarakat hanya mengharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang saat ini masih tidak ada perkembangannya. Dari berbagai kasus yang kita ketahui tentang perekonomian di Indonesia sejak orde lama hingga sekarang, dapat di simpulkan bahwa keadaan ekonomi negara kita mengalami jatuh bangun. Negara kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat di katakan berhasil adalah ketika pemerintahan Soeharto pada masa orde lama. Akan tetapi lambat laun, perekonomian bangsa kita mengalami gejolak, hal ini dapat dilihat dari :
• Kemiskinan di negara kita semakin meningkat.
• Pengangguran yang semakin meningkat karena lapangan pekerjaan lebih sedikit di bandingkan dengan angkatan kerja.
• Masih ada anak-anak yang tidak bisa merasakan pendidikan.
• Semakin meningkatnya para koruptor yang bebas.
• Maih memiliki hutang ke luar negeri
Kebijakan kontroversial pertama Presiden SBY adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.
Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing yang salahsatunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Pada pertengahan bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran.
Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak kondisi dalam negeri masih kurang kondusif. Perekonomian Indonesia Pada pemerintahan SBY perekonomian Indonesia, menurut pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latief Adam, kinerja pemerintah di bidang ekonomi sepanjang satu tahun terakhir tidak mengalami kemajuan. Ia menilai pemerintah masih bangga dengan pencapaian-pencapaian bersifat teori yang ditulis dalam RAPBN 2011. Padahal menurutnya yang terpenting adalah realisasi target pencapaian yang dapat dilihat dari berkurangnya angka pengangguran dan angka kemiskinan yang ternyata belum berhasil dilakukan pemerintah hingga sekarang.
Penganguran dan kemiskinan yang dari dahulu tidak pernah terselesaikan masalahnya, seharusnya pemerintah harus lebih berkerja keras untuk masalah-masalah rakyat tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin antara meningkatnya penerimaan upah riil harian buruh tani, menurunnya rata-rata harga beras nasional serta stabilnya inflasi. Penurunan kemiskinan juga dipengaruhi oleh program pemerintah yaitu penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk keluarga miskin. Juga adanya program seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

Referensi :

http://marsellinenaibaho.blogspot.com/2011/02/bagaimana-kondisi-perekonomian_23.html
http://yuwanda-futsal.blogspot.com/2012/03/perkembangan-perekonomian-indonesia.html
http://articlesawan.blogspot.com/2011/05/perekonomian-indonesia-pada.html
http://blogbelajar-pintar.blogspot.com/2014/01/makna-dan-ciri-utama-ekonomi-negara-kita.html http://linabr3.blogspot.com/2012/07/kondisi-perekonomian-indonesia-pada_09.html

http://www.slideshare.net/agustaws/ekonomi-pancasila-dan-ekonomi-sosialis

http://perspektifdii.blogspot.com/2012/05/karakteristik-perekonomian-indonesia.html

http://www.rmol.co/read/2011/04/28/25529/SBY-Tegaskan-Empat-Sasaran-Pembangunan-Ekonomi-

http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2014/02/140205_indonesianeconomy_bisnis.shtml